Etika Politik, Pancasila, Psikologi

Pancasila dan  Etika Politik dalam Sudut Pandang Ilmu Psikologi

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahasas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terntentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (suseno, 1987).

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia (suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendir dan etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Politik berasal dari kata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih.

Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distribusi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan, dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan pernah terwujud. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai pplitik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dengan demikian pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Ada lima point telaah yang bisa dikemukakan dalam rintisan etika politik pancasila adalah:

1.    Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sesungguhnya bukanlah negara teokrasi berbasiskan satu agama, tapi juga bukan negara sekuler yang tidak membolehkan pelibatan nilai-nilai agama dalam wilayah publik.
2.    Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan Beradab, politik di Indonesia harus dijalankan dengan semangat keadaban dalam kerangka masyarakat madani yang dilandaskan pada dua sendi yaitu: kebebasan dan supremasi hukum.

3.    Sila ketiga Persatuan Indonesia, praktik politik di Indonesia harus diarahkan pada semangat menjaga kebhinnekaan dalam kerangka NKRI.

4.    Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, segala praktik penyelenggaraan negara hukum dikembalikan kepada rakyat.

5.    Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, segala penyelenggaraan negara haruslah diarahkan bagi terwujudnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

            Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:
a. Asas legalitas ( legitimasi hukum).
b. Di sahkan dan dijalankan secara demokratis ( legitimasi demokratis)
c. Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasan, kebijaksanan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarka legitimasi moral religius ( sila 1 ) serta moral kemanusiaan ( sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, ‘ keadilan’ dalam hidup bersama ( keadilan sosial ) sebgai mana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pnyelenggraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peranan penting dalam bidang politik, terutama yang dinamakan “massa psikologi”. Manfaat psikologi, yang berperan penting dalam analisis politik khususnya psikologi sosial, karena psikologi sosial memberi pandangan baru dalam penelitian mengenai kepemimpinan dan menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing, atau berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai gejala sosial tertentu. Lalu, psikologi sosial dapat pula menjelaskan bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) masyarakat dalam melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan sosial (conformity). Konsep psikologi sosial yang digunakan salah satunya adalah untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum. Penjelasan teoretis tentang yoting behavior didasakan pada pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi (Asfar, 1996). Dalam pendekatan psikologi digunakan dan dikembangkan konsep psikologi ang berupa konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan perilaku pemilih. Khusus untuk bangsa Indonesia sendiri, psikologi mampu mendukung untuk membentuk karakter dengan landasaran Pancasila yang kuat sebagai karakter bangsa Indonesia. Pengenalan sikap dan perilaku yang tercermin di dalam Pancasila bisa lebih mudah dikenalkan melalui pendekatan secara psikologi ini. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri sebab memang untuk membangun sebuah identitas atau bangsa yang berkarakter tidaklah mudah.

Sumber :

1.      https://stmikblogger4.wordpress.com/materi-materi/pancasila-sebagai-etika-politik/

2.      https://ahli-akuntansi.blogspot.co.id/2018/03/keterkaitan-antara-etika-dengan-ilmu-politik-sosiologi-antropologi-psikologi.html

3.      http://moveon.psikologiup45.com/2017/10/menggagas-etika-politik-pancasila.html

4.      http://yogitandomang.blogspot.co.id/2015/09/psikilogi-politik.html